You are here
Home > PERSPEKTIF > “TRAGEDI” Penetapan Bintan sebagai Pilot Project penataan ASN oleh BKN

“TRAGEDI” Penetapan Bintan sebagai Pilot Project penataan ASN oleh BKN

Beberapa hari terkahir beredar  berita di media massa lokal tentang penetapan Bintan sebagai salah satu dari lima daerah yang menjadi pilot project penataan Aparatur Sipil Negara oleh BKN. Bagi sebagian kalangan hal ini dapat dianggap sebagai sebuah prestasi dan motivasi yang membuktikan kemajuan Bintan dalam memanajemen Aparatur Sipil Negara. Bahkan tidak sungkan-sungkan dalam salah satu media online lokal HarianKepri.com memberikan judul “Mau Menata Pegawai? Belajar ke Bintan Aja…” , judul yang sangat seksi ditujukan bagi pemerintah daerah luar Bintan yang “mungkin” masih merasa kurang dalam menata pegawainya. Dalam artikel di media tersebut, Bupati Bintan mengungkapkan antusianya atas penetapan Bintan sebagai salah satu daerah percontohan penataan pegawai  dengan mengatakan “Bintan menjadi contoh dalam penataan dan penyelenggaraan pemerintahan, oleh BKN pusat. Ini harus menjadi motivasi kita untuk semakin meningkatkan kinerja pegawai”. Diwaktu yang sama kepala BKDPD Bintan mengklaim Manajemen dan penataan pegawai di Pemkab Bintan, dinilai lebih unggul, karena penempatan pegawainya dinilai terukur dan sesuai dengan keperluan organisasi perangkat daerah (OPD). Alokasi anggaran pegawai juga dinilai sudah efisian.

Proyek penataan ASN sendiri merupakan salah satu instrumen pendukung implementasi Undang-Undang No. 5 / 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana proyek ini diharapkan dapat mewujudkan postur ASN yang ideal baik dalam aspek struktur organisasi, tata administrasi kepegawain sampai dengan porsi anggaran bagi pembiayaan belanja pegawai. Sebagai mana yang pernah disampaikan oleh Men PAN RB bahwa hal ini juga di prioritaskan guna mendukung program program pemerintah dalam Nawa Cita yang dijalankan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tentu saja tidak ada yang salah ketika sebuah daerah ditetapkan sebagai pilot project penataan pegawai / Aparatur Sipil Negara, selagi  daerah tersebut memenuhi kriteria yang diisyaratkan untuk dapat ditetapkan. Kriteria tersebut akan dibuktikan dengan riwayat yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam manajemen pegawai. Disinilah kemudian penetapan Bintan sebagai daerah percontohan / pilot project penataan Aparatur Sipil Negara oleh BKN menjadi Tragedi. Tragedi ini terjadi ditengah dampak kebijakan otoriter dan dikriminatif Bupati Bintan dalam pristiwa Seleksi Ulang Tenaga PTT/ Honorer dan Seleksi bagi pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Desember 2016 yang lalu.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa nuansa kental manipulasi nepotistime dan diskriminatif mewarnai kebijakan Bupati Bintan dalam Seleksi Ulang Tenaga PTT/ Honorer dan Seleksi bagi pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Desember 2016 yang lalu. baca Review Seleksi Ulang Tenaga Honorer Bintan dan Blunder Bupati Bintan .

Dengan fakta-fakta tersebut, penetapan Bintan sebagai salah satu daerah “percontohan/pilot project penataan Aparatur Sipil Negara adalah “TRAGEDI” dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bermartabat . Sampai hari ini ratusan PPT/ Honorer yang rata-rata sudah mengabdi sejak 2008 tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap nasib pekerjaan mereka. Beberapa memilih bertahan meskipun tidak mendapatkan SK dan digaji, sedang yang lainnya memilih mencari pekerjaan yang lain untuk meneruskan hidup.  Sementara itu Bupati Bintan yang pernah menjamin bahwa proses dalam kebijakan “seleksi ulang tersebut” sudah berlangsung dengan transparan, tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa proses tersebut memang berjalan secara transparan dan sportif. Begitu pula dengan sikap tidak kooperatif Pemkab Bintan dalam memenuhi permohonan keterbukaan informasi terkait kebijakan “seleksi ulang” yang ditengarai penuh kecurangan. Setidaknya preseden buruk ini menjadi atensi dan pertimbangan BKN maupun Men PAN RB untuk tidak mudah menetapkan sebuah daerah sebagai “percontohan/pilot project penataan Aparatur Sipil Negara.

Top