You are here
Home > PUBLIKASI > KAJIAN > PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

 Syafrizal, S.IP – (Peneliti Regalia Institute)

Pengembangan atau perubahan organisasi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan secara sistimatis. Pengembangan organisasi didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan seluruh sistem yang melingkupinya.

Menurut Varney (lndrawijaya ; 57), terdapat empat faktor yang mempengaruhi organisasi untuk berubah, yaitu: (1) Organisasi secara keseluruhan, meliputi perubahan dalam iklim dan kultur organisasi, gaya atau strategi kepemimpinan, hubungan dengan lingkungannya, pola komunikasi atau proses saling mempengaruhi, dan struktur organisasi; (2) Sub-sistem dan organisasi, meliputi perubahan dalam norma yang berlaku, struktur kelompok, struktur kekuasaan dan wewenang; (3) Pekerjaan dalam kelompok, meliputi perubahan dalam prosedur pengambilan keputusan, norma kerja, norma dan prosedur komunikasi, peran-peran dalam kelompok, kekuasaan dan wewenang; (4) Tingkat-tingkat penjenjangan, meliputi perubahan dalam pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai tingkat penjenjangan, lokasi pekerjaan atau tanggung jawab, kekuasaan dan wewenang, praktek dan prosedur komunikasi, tingkat saling percaya, citra diri dan citra orang lain terhadap citra diri sendiri, dan pengendalian

Artinya dapat dikatakan berdasarkan analisis yang di uraikan diatas adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur tidak hanya diperlukan untuk bagaimana merubah individunya saja tetapi juga bagaimana merubah sistem dalam organisasi tersebut atau dengan kata lain dapat dikatakan dapat diawali dengan merubah dari organisasinya dulu karena jika organ-organ dari organisasi tersebut dapat dibenahi terlebih dahulu misalnya aturan-aturan dari organisasi, struktur organisasinya, atau dapat dikatakan pembenahan dalam kelembagaan organisasi tersebut terlebih dahulu karena apa kalau kemudian perubahan pertama kali di lakukan kepada aparaturnya, maka apabila organisasi tersebut tidak mengginginkan untuk berubah maka sama saja dengan akan tidak berguna karena pasti aparaturnya tersebut juga akan secara tidak langsung atau lama kelamaan akan mengikuti organisasinya tersebut. Atau kemudian jika pimpinan dalam organisasi tersebut juga tidak menginginkan untuk berubah maka aparatur tersebut juga tidak akan dapat menolak, karena pasti sebagai pimpinan orang tersebut juga menginginkan bagaimana aparatur pegawainya juga mengikuti prosedur yang dia terapkan, inillah beberapa hal yang ditakutkan jika dalam sebuah oranisasi atau lembaga publik pembenahan sumberdaya yang dibenahi terlebih dahulu adalah pada aparaturnya karena diyakini mereka tidak akan dapat menghindar dari lingkaran keburukan organisasi. Namun kalau kemudian perubahan tersebut dilakukan terlebih dahulu kepada organisasinya tersebut misalnya dengan merubah mulai dari strukturnya, hubungan dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan juga pola komunikasi yang baik dan juga adanya aturan yang jelas dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.karena dengan merubah langsung dari kelembagaan organisasi tersebut maka aparatur tersebut akan merubah dengan sendirinya karena kalau kemudian dia tidak dapat menaati peraturan maka akan mendapatkan sanksi dari organisasinya.  Jadi intinya kalau kemudian jika ingin merubah suatu lembaga bukan dari individunya dahulu, maka harus dirubah dari organisasinya terlebih dahulu.

`     Kemudian di era globalisasi yang penuh persaingan ini, telah terjadi reformasi di berbagai bidang kehidupan sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Komunikasi dan informasi telah menimbulkan dampak yang signifikan di seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma senteralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan  Undang-Undang tersebut dimana pemerintah memberikan kepada daerah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga kondisi ini merubah konfigurasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah. Pemberian otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan (empowering), dan peran serta masyarakat dalam menata pembangunan daerah. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyikapi perubahan yang terjadi mengiringi diberlakukannya  Undang-Undang dimaksud, diperlukan kesiapan daerah dalam berbagai bidang pembangunan untuk membangun dan mengembangkan potensi daerahnya. Kesiapan daerah dari segi Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang aparatur pemerintahan daerah sebagai subjek dan objek dari pelayanan dan pembangunan daerah, serta dalam bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal sebagai faktor terpenting dalam proses pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Artinya dalam hal dalam menyikapi paradigma perubahan terhadap undang-undang yang telah berlaku saat ini adalah bahwa kemudian diperlukannya kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari pencapaian sasaran lembaga-lembaga pemerintah yang ada dan juga bagaimana pemerintah menyiapkan peran-peran yang akan menjalankan amanat yang telah dibebankan dalam undang-undang tersebut. Namun pemerintah khususnya daerah harus melihat terlebih dahulu bagaimana atau sejauh-mana kesiapan tiap-tiap lembaga dalam menyiapkan hal utama yang akan dibenahi. Kalau kemudian kita berbicara mengenahi hal utama apa yang harus dibenahi dalam melakukan kesiapan ini adalah bagaimana kita mepersiapkan sumberdaya aparaturnya karena individu-individu inilah yang akan menjadi subjek maupun objek dalam melakukan perubahan ini karena pembenahan aparatur merupakan komponen utama dalam proses pembangunan daerah.

Untuk itu  jika dilihat dalam berbagai kajian bahwa, kritik masyarakat terhadap semakin buruknya kinerja, produktivitas, serta motivasi aparatur pemerintahan daerah Kabupaten diseluruh  Indonesia mulai dari pemerintah level atas  hingga pemerintah level paling bawah (kepala kampung) sebagai penyedia layanan (service provider) bagi  masyarakat antara lain di sebabkan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia bagi aparatur pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat melalui  peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider) tersebut.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menekankan dua faktor mendasar yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten di seluruh Indonesia dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat anatar lain seperti:

 

Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri

pemerintahan dan pembangunan di daerah dan juga tidak lepas dari peranan Pegawai negeri dalam meningkatkan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, diharapkan Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualifaid untuk jabatan dan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. sedangkan tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon tenaga kerja yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau ,menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan.

Sudah barang tentu melalui penerimaan pegawai yang baik dan benar akan mendapatkan tenaga-tenaga aparatur negara yang berkualitas baik dan sesuai dengan kompotensi yang dibutuhkan. Namun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi malah disinilah awal mula kesalahan atau kebobrokan dari pegawai. Persoalan tersebut patut kita maklumi, namun ingat bahwa Pegawai  adalah unsur utama  sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal ini pihak pembuat kebijakan agar kedepan jeli melihat persoalan ini, karena rekrutmen Calon Pegawai negeri merupakan hal mendasar yang dapat menentukan kualitas kinerja aparatur pemerintahan itu sendiri terhadap peningkatan pelayanan masyarakat sebagai penyedia layanan.

Selama ini rekrutmen sebagai pintu pertama dalam manajemen sumberdaya manusia ternyata tidak selamanya digunakan sebagai pangkal penempatan dan penggembangan sumberdaya manusia. Dalam beberapa kenyataan Hal- hal ini akan di tunjukan dalam kasus promosi, mutasi dan penempatan seperti yang terjadi dalam  kasus penerapan Peraturan Pemerintah  No.8 tahun 2003. Rekrutmen yang katanya harus melalui tes, ternyata secara umum tidak bisa digunakan sebagai instrument yang predictable dalam kaitanya dengan Track  karier di kemudian hari. Seperti lingkaran setan, rekrutmen didasarkan pada analisis jabatan yang kemudian dikaitkan dengan analisis kebutuhan pegawai, namun kalau kedua hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka penentuan kebutuhan pegawai akhirnya spekulatif. Kalau kemudian rekrutmen spekulatif , maka proses penempatan, promosi dan seterusnya juga tidak rasional, sistem rekrutmen memang harus dilihat secara integral, bukan partial.

Artinya dalam beberapa paparan yang saya ungkapkan diatas maka dapat saya ambil sebuah kesimpulan bawasanya proses rekrutmen merupakan sebuah proses awal untuk mendapat pegawai yang berkualitas artinya dengan demikian proses ini harus dibenahi karena ini merupakan proses awal dalam mendapatkan pegawai karena bila dalam proses ini hancur dan tenaga pegawai yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan, maka kedepanya juga pegawai tersebut tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Maka hal yang pertama kemudian harus dibenahi adalah pembenahan dalam proses rekrutmen.

 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri

Disamping penerimaan pegawai yang baik dan benar, perlu diperhatikan pula terhadap pembinaan aparatur tersebut pada saat bertugas yang antara lain dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang tersedia dan bermutu. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, yaitu (a) meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. (b) meningkatkan potensi teknik manajerial dan atau kepemimpinan. (c) meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan kualitas, pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar Pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan Nasional dan  tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap Pegawai.

Menyadari akan persoalan tersebut diperlukan upaya-upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Sebab diklat itu sendiri pada hakekatnya adalah “proses transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur negara” yang menyentuh empat dimensi utama yaitu  dimensi spiritual, intelektual, mental, dan physical yang terarah pada perubahan-perubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya apratur pemerintahan itu.

Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah agar Pegawai  dapat berkembang ke arah yang lebih maju sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan jaman. Diperlukan pembinaan Pegawai  di setiap instansi pemerintahan. Dengan harapkan di setiap instansi mempunyai kewajiban untuk menyusun program pendidikan diklat.

Masalah ini perlu dipikirkan secara baik dan bijaksana, sebab sumber daya manusia dalam bidang aparatur  pemerintahan merupakan power bagi pelayanan publik demi suksesnya pembangunan di seluruh bidang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa saja, termasuk pemerintah daerah dalam menigkatkan sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan yang cerdas, berdisiplin, tanggap, bijaksana, profesional, mempunyai mentalitas rohani, dan jasmani yang baik serta terampil dalam mensosialisasikan setiap kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.  Untuk menciptakan sumber daya aparatur pemerintahan yang handal dan profesional diperlukan suatu pengorbanan, sehingga harus memiliki komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan tidak adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar kabupaten daerah di Indonesia menjadi setara dengan kabupaten lain di seluruh Indonesia pada umumnya.

Artinya dalam hal ini bawasanya selain rekrutmen pelatihan kepada pegawai juga sangat diperlukan karena kalau kemudian kita melihat kebelakang apa yang menjadi permasalahan di dalam proses pelatihan pegawai adalah tidak adanya sebuah hasil yang dapat diperoleh atau diterapkan pada saat kembali dari pelatihan karena biasanya para pegawai tidak mendapatkan hasil yang maksimal setelah kembalinya dari diklat atau dengan kata lain setelah diklat para pegawai tersebut bukannya tambah menjadi lebih baik tetapi malah terkesan menjadi lebih buruk dan terkesan malas-malasan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itulah maka berdasarkan analisis tersebut saya dapat mengambil sebuah solusi bawasanya perlu diadakan pembenahan secara serius dalam proses pelatihan pegawai, misalnya saja dengn mengambil pemateri dari luar yang lebih berkualitas, kemudian agar mereka tidak lupa dengan apa yang dia dapatkan dalam pelatihan, maka setiap kembali dari diklat diharapkan para pegawai tersebut untuk mempresentasikan beberapa poin-poin penting yang dia dapatkan dari pelatihan tersebut agar lebih efektif dan tidak lupa.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.

Di samping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur Negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

Top