You are here
Home > PERSPEKTIF > Normatif – APBD dan Kesejahteraan Sosial

Normatif – APBD dan Kesejahteraan Sosial

Visualisasi APBD sebagai kerja penyejahteraan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang umumnya deikenal secara singkat dengan  APBD merupakan rencana fiskal daerah yang telah melewati tahapan perencanaan pembahasan dan pengesahan oleh DPRD dan eksekutif yakni Pemerintah Daerah.

APBD sendiri tidak dapat hanya di pandang sebagai belanja pemerintahan dalam operasional pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan secara normatif, namun APBD adalah instrumen sentral dalam pembangunan yang berfungsi mengakomodir beragam kepentingan publik sebgai input yang kemudian direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan dengan skala prioritas yang ditentukan sehingga efisiensi dan efektifitas dampaknya dapat dirasakan oleh publik. Sehingga pada hakikatnya APBD dapat dimaknai sebagai wadah penting aktualisasi peningkatan scara berkesinambungan akan kualitas pelayanan publik dan mutu kesejahteraan publik.

Dengan posisi sentral APBD dalam pembangunan daerah baik secara struktural maupun fungsional, tentu kualitas dari partisipasi publik yang berupa kelompok- kelompok publik dari berbagai kalangan sampai dengan yang termarjinalkan akan menentukan kualitas dari APBD terhadap kualitas pembangunan publik baik terhadap pelayanan pemerintah maupun kesejahteraan sosial. Meminjam istilah Saragih (2003: 120) bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif dan partisipatif. Jelas bahwa isyarat yang mendorong keterlibatan publik tidak hanya sebagai penyumbang pajak dipastikan dalam upaya meningkatakan kualitas pengelolaan APBD tersebut.

Desentralisasi kekuasaan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia, memiliki esensi yang juga mendorong kemandirian publik didaerahnya untuk berperan dalam pembangunan. Namun kondisi dilapangan masih menunjukkan bahwa otonomi daerah  dirasa belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya otonomi daerah adalah rendahnya kemampuan mengelola keuangan  atau APBD yang dapat diindikasikan dengan lemahnya perencanaan, pemprograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban , serta partisipasi publik dalam setiap tahapan yang ada. Hal ini mengakibatkan munculnya pemanfaatan celah yang mendorong korupsi dan pemborosan. Akibatnya pembangunan yang diharapkan berimbas kepada aspek sosial budaya, ekonomi dan pendidikan pun tidak memberikan dampak yang begitu terasa secara nyata.

Trilogi Pembangunan

Proses pembangunan bukanlah sebuah proses sederhana yang mengukur kualitas hanya dengan menyerap anggaran, namun lebih dalam dari itu harus dipahami bahwa pembangunan merupakan proses meningkatkan kondisi kehidupan publik ke arah yang lebih baik secara merata meskipun dalam implementasinya memiliki varian pendekatan yang beragam. Indonesia saat ini mengenal istilah  Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan begitu arah pembangunan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang menyentuh ke segala target sasaran dengan skala prioritas yang relevan. Dalam konteks pembangunan daerah ide pembangunan idealnya berorientasi pada prakasa, permasalahan dan kebutuhan publik itu sendiri. Beberapa faktor dominan dan ketersediaan modal dasar serta sumber daya potensi yang terdapat dalam permasalahan dan kebutuhan publik akan menentukan kemana arah dan perwujudan pembangunan. Kenyataan dilapangan yang sering menggambarkan missunderstanding  di tengah publik adalah bahwa terjadi kegiatan-kegiatan atau proyek proyek yang terkesan salah sasaran, tidak kebutuhan dan, salah tanggap. Sebagai contoh pemberdayaan kelompok nelayan yang seringkali hanya direalisasikan dengan memberikan hibah bantuan alat tangkap, padahal kelompok nelayan sejatinya membutuhkan edukasi teknologi modern, peningkatan mutu produktifitas dan jaringan pasar agar dapat tetap eksis menjalankan profesinya. Contoh lainnya, pemerintah seringkali menjadikan indikator infratruktur yang megah sebagai prestasi utama penyelenggaraan APBD, padahal kualitas aksesibilias, transparansi dan mutu pelayanan dan outcome yang dapat dirasakan publik lebih penting, seperti meluasnya kesempatan kerja kepastian keterjaminan sosial, kesehatan , dan pendidikan. Dalam kacamata obyektif ini, menjadi catatan bagi pemerintah khususnya di kalangan para pemimpin penerintahan yang memegang kendali pembangunan untuk membangun sebuah pola pikir yang baru, komunikatif partisipatif dan transparan agar trilogi pembangunan dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab dan rasa kepemilikan di seluruh stakeholder.

Demokrasi dalam ber- APBD

Antusiasme publik pada perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan baik pileg maupun pemilukada ternyata tidak berimbas pada antusiasme publik dalam partisipasi pengelolaan APBD. Ada upaya sistemastis yang cukup massif dan sengaja dirawat guna memutuskan rantai partisipasi publik dalam konstruksi APBD. Padahal partisipasi publik yang tidak hanya dibatasi pada saat polling elektabilitas leadership atau parlement sangat menentukan kualitas pembanguan yang legitimate dan mendapatkan kepercayaan publik.

Dalam kerangka demokratisasi pembangunan kolektivitas publik melalui kelompok-kelompok baik kelembagaan atau tidak adalah fondasi penting arah visualisasi keputusan dan kebijakan pembangunan. Kesempatan yang terbuka bagi setiap orang untuk terlibat, di dengar dan diperimbangkan aspirasinya adalah keniscayaan untuk masuk pada tahap agregasi dari akumulasi point-point kepentingan publik yang harus ditindak lanjuti. Bebrapa ahli mengistilahkannya dengan community development, dimana kolektivitas ini akan membuat masyarakat jauh lebih mudah berpartisipasi dan mengikuti pembangunan karena adanya rasa ketersentuhan dan dianggap oleh produk-produk demokrasi yang dihasilkan oleh polling yang setiap musimnya mereka ikuti.

Apakah kemudian demokratisasi yang di lakukan dengan membuka luas peran publik ini akan mereduksi peran DPRD atau eksekutif ? tentu saja tidak, justru dalam konteks ini keterwakilan DPRD maupun kepemimpinan politik eksekutif akan menjadi semakin substansial karena didukung oleh kerjasama publik sebagai konstituennya dalam mensukseskan proyeksi pembangunan yang berdampak secara ekonomis, sosial dan budaya kepada publik.  Hal yang terjadi  adalah eksklusifitas dari demokratisasi APBD justru menyebabkan luasnya ruang manipulasi sampai dengna korupsi. Tidak hanya saat pelaksanaan yang sering bermodus fiktif, mark up- mark down, sampai dengan kegagalan proyek yang umumnya pada domain infrastruktur. Namun juga dalam proses perencanaan, yang lebih menyeramkan .

FITRA mencatat Dalam proses perencanaan anggaran terdapat 5 aspek yang mewarnai, yaitu top downbottom up, partisipasi, teknokrasi, dan politik. Proses top down, anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (given), sedangkanbottom up, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik. publik belum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk. Akhirnya publik hanya seolah menunggu arisan dan doorprize  dari formalitas pengumuman angka dan proyek proyek simbolis pemerintah.

Mental Politik

Menjadi patologi politik yang akan terus menerus perlu diberikan asupan asupan positif. Hari ini dengan kondisi eksklusifnya kekuasaan baik di legislatif dan eksekutif, ditambah dengan sensitifitas yang rendah terhadap dinamika sosial masyarakat dan kesan menunggu bola adalah penyakit menular yang umumnya terjadi di beberapa aktor produk demokrasi, terlebh demokrasi yang prakteknya dilakukan dengan  money transactional. Deklarai niat baik yang hanya mampu divisualisaikan dalam etiket  tapi tidak dalam etika cenderung menyebabkan dampak serius bagi sehatnya pembangunan kesejahteraan daerah termasuk dalam politik jujur APBD. Mental ini diharapkan mampu dipurifikasikan kembali sebagai mental yang menyadari adanya mandat dan amanah publik, bukan sekedar kesadaran mental ditribusi kekuasaan. Dengan adanya mental yang baik dengan di cukupkan dengan etika yang baik pula, kekuasaan dan mesin birokrasinya akan otomatis bertransformasi pada semangat inklusif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan berwibawa.

Kedepan APBD harus bisa diterjemahkan sebagai harapan dan kualitas kesejahteraan publik. APBD tidak lagi menjadi topik angka besar yang kecil dampak. APBD tidak lagi terpisah dari publik sebagai penyumbang dan penikmat kegiatan pembangunan yang syarat dengan realisasi kepentingan publik. APBD adalah kerangka mutu yang siap di proyeksikan publik bersama wakil dan perpanjangan tangannya di pemerintah daerah  dengan target yang berdampak kualitas yang lebih baik bagi kesejahtraan sosial dan ekonomi daerah.

 

Top