You are here
Home > PUBLIKASI > OPINI > Kode Politik Ala Kapten Nurdin

Kode Politik Ala Kapten Nurdin

Kode politik tentu saja menjadi suatu istilah yang selalu memiliki energinya tersendiri  untuk mengundang antusias para pengamat dan prakstisi politik di tanah segantang lada Provinsi Kepulauan Riau. Politik dan kode menjadi tanda yang saling menandakan pula satu sama lainnya. Tak jarang asosiasi dan komunikasi politik yang akan terjadi pada suatu masa khusnya masa depan digambarkan dengan kode atau sinyal yang mengarah pada tergambarnya indikasi indikasi politik di masa mendatang.

Walaupun politik yang di kenal sangat dinamis tak jarang juga menghadirkan produk-produk politiknya secara instan exprees dan unpredictable. Namun sinyal atau kode dari prilaku atau langgam politik para aktor selalu menjadi topik yang sangat layak untuk di afiliasikan dengan eksistensi suatu fenomena maupun produk politik yang ada.

Kemampuan analisa-analisa terkait mendeskripsikan kode dan aksi politik para aktor ini pula akan membantu publik untuk setidaknya menyiapkan forcast dan bahan evaluasi tentang psikologi politik para elite yang berkecimpung dalam kekuasaan pembangunan daerah. Dengan demikian pula edukasi mandiri bagi publik dengan menganalisa setiap fenomena politik dan kebijakan dengan asosiasinya pada para aktor akan melahirkan public yang cerdas dalam demokratisasi pembangunan dan kepemimpinan di daerah.

Kepemimpinan daerah khusunya di tingkat provinsi Kepulauan Riau menjadi bahan observasi yang layak untuk di berikan atensi oleh publik. Mengamati prilaku dan aksi aksi politik para aktor yang ada di dalamnya, dengan kemampuan analisa dan dukungan informasi akan memperkaya perspektif publik dalam melihat dinamika politik di era demokrasi khusunya di Kepulauan Riau saat ini. dengan demikian branding image yang ada pun akan menjadi acuan sikap bagi publik dalam menentukan elektabilitas dan kepercayaannya.

Kapten Nurdin Basirun, julukan bagi sebagian yang mengenal sosok yang cukup unik, baik sebagai pelaut maupun sebagai kepala daerah. Nurdin Basirun sebagai aktor politik dalam kancah demokrasi di Kepulauan Riau bukanlah nama baru. Sebelumnya pria yang memiliki latar belakang panjang sebagai pelaut ini pun juga berpengalaman dalam kancah perpolitikan di daerah. 11 tahun menjadi bupati dan 4 tahun menjadi wakil bupati di kabupaten Karimun setidaknya bukan tidak ada alasan untuk menyatakan dirinya minim pengalaman.

Pada 2015 yang lalu Nurdin naik 1 level dalam medan pertarungan politik demokrasi melalui pemilukada serentak. Meski namanya di ibukota provinsi tak sepopuler Ansar Ahmad, Soerya Respationo apalagi Al-marhaum Muhamamad Sani. Nurdin sepertinya memberikan kode pada pembacanya bahwa ia membawa kantong suara terbesar kedua di Kepulauan Riau yaitu kabupaten Karimun yang dinahkodainya selama 15 tahun dengan kokoh.

Dalam prosesnya Kapten Nurdin memberikan kode bahwa secara kapabilitas dan kapasitas koneksi ia mampu dan siap untuk berkelana di samudera politik yang lebih luas. Dengan berbekal sedikit dukungan Kapten Nurdin seperti mengisyaratkan sekali layar terkembang. Ini dibuktikan dengan tidak diusungnya Nurdin melalui Golkar dan tekanan berjudul “Ijazah Palsu” tidak membuatnya karam tekad bulatnya mengarungi kancah perpolitikan dibahtera bernama provinsi Kepulauan Riau itu.

Mangkatnya gubernur terpilih H.M Sani beberapa waktu pasca dilantiknya pasangan gubernur terpilih kepri periode 2016-2021  kode itu pun kembali muncul. Kode yang syarat pesan bagi kawan dan lawan ini menandakan bahwa roadmap dan grand design suka tidak suka mau tidak mau harus dirubah karena kemudi beripindah tangan dan nahkoda telah tergantikan. Meskipun tidak begitu mengejutkan, tetapi cukup membuat berfikir bagi kawan atau lawan yang menargetkan fenomena ini tidak terjadi premature dari perhitungan sebelumnya.

Adanya kesan sikap passif dalam menyikapi Kekosongan posisi wakil gubernur, sampai predikat pemain solo yang setidaknya melekat sampai hari ini dan entah sampai kapan kembali menjadi kode dari sang Kapten Nurdin untuk semua partisipan politik bahtera Kepulauan Riau. Seolah ingin lebih mengenal dan menguji kesetian koalisi pengusung SaNur, Kapten Nurdin membiarkan semua partai menggoreng nama nama bacalon wagub yang akan mendampinginya kelak. Dengan sedikit tindakan Normatif dengan menyurati partai pengusung dan menunggu sampai hari ini dinamika kejelasan siapa yang menjadi bacalon yang akan diparipurnakan mendampinginya pun masih absurd.

Meskipun fenomena ini kurang populer di masyarakat tapi setidaknya Kapten Nurdin memainkan komunikasi politik dan membangun rantai mekanis yang bermakna dalam. Kode ini tergambar melalui didudukinya tampuk kepemimpinan partai politik yang tidak kecil, Ya sang kapten Nurdin memimpin DPW NasDem Provinsi Kepulauan Riau. Yang setidaknya menjadi catatan adalah, Bahwa 3 aktor NasDem memegang kursi eksekutif di tiga daerah yang straegis baik secara kultur geopolitik maupun geoeconomi di Kepulauan Riau.

Mengambil SekDa dari Karimun adalah salah satu kode yang cukup menghangatkan publik. Dengan caption-caption yang mensinyalir adanya hegemonisasi Karimun sampai dengan nepotisme yang bersemi kembali, menjadi pembicaraan publik atas tidak terungkapnya fakta fakta yang menjadi parameter pristiewa tersebut.

Rotasi tanpa Sosialisasi yang cukup menghebohkan tidak hanya yang terotasi namun sampai ke kawan-kawan dan lawan di gedung parlemen dewan hingga berbuah pemanggilan dan keluar interpelasi. Kode ini membuat tudingan atas etika politik dan prosedural administratif yang di miliki Kapten sangat rendah. Perasaan dilecehkannya lembaga perwakilan rakyat dan opini negatif yang berkembang dimasyarakt dan aktor politik menjadi preseden buruk terhadap kualitas komunikasi politik yang mendahulukan kepentingan publik.

Dalam menutup tahun 2016 sepertinya Kapten Nurdin tidak mau melewatkan begitu saja tanpa memberi kode. Pertemuan dengan rivalnya pada Pemilukada yang lalu yaitu Soerya Respationo itu pun di perbincangkan banyak pihak. Pertemuan yang diketahui membicarakan kekosongan Cawagub dan interpelasi yang di lemparkan oleh DPRD Kepulauan Riau pun, menjadi peristiwa politik yang memiliki menggambarkan sesuatu yang tidak sekedar judul yang –judul yang terbi di media massa.

Tulisan ini tentu saja tidak di hasilkan untuk menjustifikasi person sang Kapten Nurdin sebagai nahkoda pemerintahan yang akan menentukan arah Kepulauan Riau beberapa tahun kedepan. Tetapi di tujukan sebagai referensi publik dalam membaca fenomena-fnomena politikyang terkandung dalam setiap peristiwa pemerintahan dan kekuasaan. Dengan begitu publik dapat menganalisa dan berhitung bagaimana menyikapi perkembangan Demokrasi dan politik saat ini dan memberikan keputusannya di masa depan.

Top